okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA— Proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kukar 2026 masih berada di kisaran Rp800 miliar, di bawah target yang dipasang dalam APBD sekitar Rp1,1 triliun. Pemkab Kukar kini mengejar tambahan pendapatan hingga mendekati Rp1,2 triliun dengan membidik potensi pajak dari sektor batu bara, sawit, alat berat, bahan bakar kendaraan bermotor, dan air permukaan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah terus memetakan sumber penerimaan baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
Menurut Aulia, sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber daya utama yang berpotensi memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kukar mulai mengidentifikasi sejumlah objek pajak yang masih dapat dioptimalkan.
“Teman-teman Bapenda sudah bergerak mengidentifikasi potensi seperti pajak kendaraan bahan bakar bermotor, alat berat, hingga pajak air permukaan karena nilainya cukup besar untuk kita tingkatkan,” ujar Aulia usai menghadiri kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Sabtu (30/5/2026).
Aulia menjelaskan, target PAD Kukar dalam APBD 2026 berada di kisaran Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan daerah diperkirakan baru mencapai sekitar Rp800 miliar.
“Dari perspektif PAD, angka yang kita pasang di APBD 2026 sekitar Rp1,1 triliun. Sampai sekarang prediksi kita terealisasi sekitar Rp800 miliar,” katanya.
Dengan proyeksi tersebut, Pemkab Kukar masih perlu mengejar sedikitnya Rp300 miliar untuk memenuhi target APBD. Jika pendapatan ingin didorong mendekati Rp1,2 triliun, tambahan penerimaan yang perlu dikejar mencapai sekitar Rp400 miliar.
“Nah, ini yang masih mau kita tingkatkan lagi sekitar Rp400 miliar untuk mencapai angka Rp1,2 triliun,” lanjutnya.
Aulia mengatakan, strategi belanja daerah ke depan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya. Pemerintah daerah akan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi pendapatan dan dana transfer setelah semester pertama tahun anggaran berjalan.
“Setelah bulan Juni nanti, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Dari situ kita bisa melihat kondisi riil pendapatan daerah dan menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Pemkab Kukar dalam menyusun penyesuaian program dan belanja daerah pada perubahan APBD 2026. Dengan cara itu, program yang dijalankan tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Pemkab Kukar juga akan menjadikan hasil pemetaan potensi pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah. Sektor berbasis sumber daya alam dinilai masih memiliki ruang penerimaan yang dapat digarap lebih optimal, terutama melalui kepatuhan pajak dan pendataan objek pajak yang lebih rinci.
Aulia menegaskan, peningkatan PAD diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik di tengah penyesuaian anggaran.
Langkah mengejar PAD tersebut akan sangat bergantung pada hasil identifikasi Bapenda, realisasi pendapatan semester pertama, dan penyesuaian kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026. (atr/bby)
