okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mempertanyakan dukungan Fraksi PDI Perjuangan terhadap visi Kukar Idaman Terbaik setelah seluruh anggota fraksi yang hadir meninggalkan paripurna penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027, Selasa, 28 Juli 2026.
Aulia menyayangkan sikap tersebut karena agenda Paripurna ke-14 Masa Sidang III DPRD Kukar baru memasuki tahap penyampaian arah kebijakan anggaran. Dokumen itu belum berada pada tahap pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Menurutnya, penyampaian tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh fraksi untuk terlebih dahulu mendengarkan dan memahami arah pembangunan yang dipersiapkan pemerintah daerah untuk 2027.
“Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik,” kata Aulia seusai paripurna.
Anggota Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang ketika paripurna memasuki agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2027.
Sebelum keluar, sikap fraksi disampaikan kepada pimpinan rapat. PDI-P menyatakan masih membutuhkan waktu untuk mengkaji dokumen tersebut secara internal karena kondisi fiskal daerah dan sejumlah prioritas anggaran dinilai perlu dicermati lebih dalam.
Aulia menilai fraksi semestinya mendengarkan penyampaian pemerintah terlebih dahulu sebelum menentukan sikap dalam pembahasan berikutnya.
“Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030,” ujarnya.
Pernyataan itu berbeda dengan sikap Fraksi PDI-P yang sebelumnya menegaskan tetap mendukung pemerintah daerah dan program Kukar Idaman Terbaik.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan keputusan meninggalkan ruang sidang bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Fraksinya ingin mengkaji dokumen bersama tim ahli sebelum membahasnya lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Meski menyayangkan tindakan tersebut, Aulia mengatakan pemerintah tetap menghormati sikap politik setiap fraksi di DPRD.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan agar tetap berada di dalam ruangan paripurna,” katanya.
Ia menyebut setiap pihak memiliki hak untuk mengambil sikap sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah, lanjut Aulia, tidak dapat mengatur keputusan internal fraksi.
Setelah anggota Fraksi PDI-P meninggalkan ruangan, paripurna sempat diskors. Rapat kemudian dilanjutkan karena anggota yang tersisa masih memenuhi kuorum.
Pimpinan rapat juga dialihkan kepada unsur wakil ketua setelah Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, yang berasal dari PDI-P, ikut meninggalkan ruang sidang bersama anggota fraksinya.
Dalam paripurna tersebut, pemerintah menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp5,4 triliun. Angka tersebut masih akan dibahas bersama DPRD sebelum menjadi dasar penyusunan rancangan APBD 2027.
Aulia mengatakan fraksi-fraksi lain tetap mengikuti penyampaian pemerintah hingga selesai.
“Alhamdulillah fraksi-fraksi yang lain tetap utuh dan bersedia mendengarkan poin-poin yang kami sampaikan terkait visi besar lima tahun Kukar Idaman Terbaik serta apa yang akan diwujudkan pada tahun 2027,” ujarnya.
Perbedaan sikap antara pemerintah daerah dan Fraksi PDI-P diperkirakan akan berlanjut dalam pembahasan KUA-PPAS. PDI-P menyatakan akan membawa hasil kajian internal dan masukan tim ahli ketika pembahasan bersama pemerintah dimulai. (atr/bby)
