Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 3 Jul 2021 17:53 WITA

KPK Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi di Kukar


KPK Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi di Kukar Perbesar

okeborneo.com, TENGGARONG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Rabu (30/6/2021).

Acara diawali dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar Mohammad Gugus Perdana kepada Pemkab Kukar diwakili oleh Plt Asisten III Sukotjo disaksikan KPK dan Kepala OPD terkait.

Spesialis Direktorat IV Bidang Koordinasi dan Supervisi Andi Purwana dan stafnya Ifan I S disambut oleh Plt Asisten II Wiyono, Plt Asisten III Sukotjo, Inspektur Kabupaten Kukar H Heriansyah, Plt Kepala Dinas Pertanahan Mohammad Gugus Perdana dan Kepala OPD terkait 8 area Monitoring Centra for Prevention (MCP) capaian kinerja program Koordinasi Supervisi Pencegahan korupsi (Korsupgah).

Plt Asisten III Sukotjo berharap apa yang akan dipaparkan setiap OPD terkait nantinya akan mendapatkan masukan dan arahan yang mana bisa memberikan solusi dalam pencapaian kinerja OPD ke depannya.

“Semoga ini bisa memberikan motivasi bagi kita agar kinerja dikukar bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Andi Purwana menyebutkan dalam evaluasi capaian MCP sampai bulan Juni 2021 ada 8 area pencegahan korupsi dimasing -masing OPD terkait, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, pendapatan daerah dan tata kelola dana desa.

“Kenapa kami masuk didalam 8 area tersebut, karena di 8 area tersebut paling banyak kasusn korupsi yang masuk di KPK seperti halnya jual beli jabatan di manajemen ASN yang sekarang masih saja marak di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia begitu pula dengan pengadaan barang dan jasa, masih banyak sekali kasus lainnya,” katanya.

Dia meminta kepada OPD terkait untuk memberikan paparan capaian MCP secara singkat terkait 8 area pencegahan korupsi dimasing – masing OPD yang menangani, “Kami akan coba memberikan evaluasi tentang capaian yang sudah dijalankan silahkan untuk menyampaikan kesulitan apa saja dan kendalanya dimana dalam melakukan capaian tersebut,” ucapnya.

Setelah rapat evaluasi KPK bersama Plt Asisten III Sukotjo, Inspektur Kabupaten Kukar H Heriansyah dan OPD terkait melakukan peninjauan lokasi tanah aset milik pemerintah didepan RS AM Parikesit Tenggarong Seberang. (*/ob1)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Kukar Minta Temuan BPK soal Honor ASN Dituntaskan dalam 60 Hari

23 Juni 2026 - 15:33 WITA

dprd kukar

Ketua Komisi II DPR RI Siap Fasilitasi Persoalan Lahan Warga di Kawasan IKN

19 Juni 2026 - 20:57 WITA

lahan warga terdampak IKN

Bupati Aulia Ungkap Catatan BPK, Satu ASN Tercatat 900 Kali dalam Pembayaran Honor

18 Juni 2026 - 21:41 WITA

Asn kukar

SP2D Online Diluncurkan, Pemkab Kukar Targetkan Pencairan Dana Lebih Cepat

17 Juni 2026 - 18:33 WITA

SP2D Online

APBD Kukar Baru Masuk 26-30 Persen, Aulia Pastikan BPJS, Sekolah, dan Dana RT Aman

12 Juni 2026 - 20:10 WITA

APBD Kukar 2026

Gaji ke-13 ASN Kukar Mulai Cair, BPKAD Target Tuntas Awal Pekan Depan

5 Juni 2026 - 17:26 WITA

lustrasi.
Trending di Pemerintahan