okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan arah pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat memimpin rapat Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo.
Menurut Aulia, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi fiskal terkini. Ia menegaskan pentingnya penyusunan program yang realistis, prioritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus bijak menata ulang arah pembangunan. Semua OPD harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran,” ujar Aulia.
Penyesuaian dilakukan menyusul perubahan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, Kukar hanya menerima sekitar Rp1,5 triliun, jauh dari asumsi awal Rp5,7 triliun.
Kondisi itu membuat proyeksi APBD Kukar 2026 diperkirakan turun menjadi Rp6,5–7 triliun, lebih kecil dibanding rancangan awal RKPD yang mencapai Rp7,5 triliun.
Meski begitu, Aulia menegaskan arah pembangunan Kukar tetap mengikuti koridor RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, yang telah disinergikan dengan rencana pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kita sudah sejalan dengan OIKN dan DPRD, terutama untuk wilayah-wilayah seperti Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, dan Loa Kulu. Jadi arah pembangunan sudah selaras dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Aulia menyebut tiga fokus utama pembangunan tahun 2026 wajib menjadi pegangan bagi setiap OPD, yaitu:
Pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Dukungan terhadap prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden;
Implementasi program unggulan Kukar Idaman Terbaik.
Ia menambahkan, hasil retret Sekda dan Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor menjadi acuan dalam memperkuat arah kebijakan 2026, khususnya dalam hal efisiensi anggaran.
“Kita lakukan evaluasi mendalam. Anggaran yang tidak berdampak langsung, seperti perjalanan dinas berlebih dan kegiatan seremonial, akan dipangkas,” tegasnya.
Fokus penggunaan anggaran, lanjut Aulia, akan diarahkan pada sektor infrastruktur dasar, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pemeliharaan lingkungan, serta bantuan rumah bagi warga terdampak bencana.
“Kita ingin memastikan APBD benar-benar untuk rakyat. Yang penting bukan besarnya anggaran, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/prokomkukar/atr)
