okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dengan nilai Rp11,1 triliun. Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I pada Selasa (30/9/2025), setelah melalui rangkaian pembahasan intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Farida, menjelaskan bahwa pendapatan daerah 2025 mengalami penyesuaian dari angka awal Rp11,5 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya komponen pendapatan lain-lain yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada posisi Rp953 miliar.
“Belanja daerah juga ikut disesuaikan dari Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Penyesuaian paling besar terjadi pada belanja operasi, modal, dan belanja tidak terduga,” jelas Farida.
Ia juga menyebutkan bahwa pembiayaan netto mengalami penurunan signifikan dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar, yang sebagian besar bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, H. Rendi Solihin, menegaskan bahwa APBD-P tahun ini tidak menambah program pembangunan baru. Ia menyebut seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD murni tetap dilanjutkan, hanya terdapat beberapa penyesuaian teknis.
“Tidak ada program infrastruktur baru di perubahan anggaran ini. Fokus kita tetap pada kelanjutan program yang sudah berjalan,” katanya.
Rendi juga menyoroti salah satu program yang paling dinantikan masyarakat, yakni beasiswa Kukar Idaman. Dengan disahkannya APBD Perubahan, pencairan beasiswa untuk kurang lebih 4.000 mahasiswa Kukar dipastikan segera dilakukan setelah terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kita tahu banyak mahasiswa yang mengalami tunggakan kos dan kebutuhan lainnya. Setelah DPA terbit, beasiswa bisa langsung diproses pencairannya,” ujarnya.
Lebih jauh, Rendi mengapresiasi dukungan DPRD Kukar yang terus mendorong pemerintah daerah menggali potensi ekonomi daerah secara lebih maksimal.
“Masukan dari seluruh fraksi di DPRD sangat baik. Kita sepakat bahwa Kutai Kartanegara memiliki banyak potensi yang harus terus dikembangkan. Semoga sinergi ini membuat pengelolaan potensi daerah semakin optimal,” pungkasnya.
Dengan disahkannya APBD-P 2025, Pemerintah Kabupaten Kukar siap melanjutkan agenda pembangunan yang telah direncanakan sekaligus memastikan program-program prioritas, terutama beasiswa, dapat dinikmati masyarakat tepat waktu. (adv/dprdkukar/atr)
