okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – BPD Kaltim Cabang Tenggarong siap bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendukung program transaksi non tunai di lingkungan pemerintah.
Saat ini pemerintah sedang menggalakan transaksi non tunai. Baik dalam sisi penerimaan maupun belanja daerah. Jika tunai, memungkinkan harga yang dinaikan tidak dilaporkan. Akibatnya dapat menimbulkan beban anggaran belanja semakin berat. Bisa saja belanjanya tidak transparan.
“Transaksi secara digital non tunai bisa terdeteksi berapa yang dibayarkan dari rekening bendahara ke rekening marketplace,” jelas Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Hairuzzaman usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Tranformasi Digital Daerah Smart City bersama sejumlah unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, di Hotel Grand Elty Singgasana, Senin (24/1/2022).
Sementara itu dari sisi penerimaan pajak kendaraan yang harusnya datang ke samsat. Sekarang bisa melalui aplikasi yang disediakan Bankaltimtara. Serta pembayaran e-parking maupun pajak lainnya.
Ia menyebutkan setiap transaksi pembayaran tercatat dalam aplikasi tersebut. Mulai dari transaksi pembayaran pajak dan penerimaan pajak seperti restoran dan hotel.
“Nanti akan dipasang tapping box alat rekam mengenai transaksi, hak pemerintah 10% langsung diserahkan ke rekening pemerintah daerah,” tambahnya.
Sehingga pengelola pajak retribusi langsung bisa menerima dan melihat langsung, pihaknya juga akan membuat semacam dashboard management alat kontrol untuk memonitor pendapatan yang diterima dan bisa dimonitor setiap saat.
“Kita ingin menjadikan Tenggarong ini sebagai smart city sesuai visi misi. Di seluruh indonesia ditahun 2024 diharapkan ada minimal 100 smart city kota cerdas, misalnya smart livin atau smart goverment,” ungkapnya.
Diharapkan melalui program ini menjadi solusi cerdas dalam menyelesaikan masalah bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara yang lebih santai tapi transparan, efektif akuntabel. (atr/ob1/ef)
