okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak pemerintah daerah agar mulai serius menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA), seperti batu bara dan kelapa sawit.
Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, mengatakan struktur ekonomi Kukar saat ini masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor SDA. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat keuangan daerah rentan terhadap gejolak harga komoditas global maupun kebijakan nasional terkait produksi dan ekspor.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada SDA. Begitu harga batu bara turun atau kuota dikurangi, otomatis APBD ikut terguncang. Karena itu, kita harus mulai menyiapkan sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Akbar menilai, sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif bisa menjadi fondasi baru ekonomi Kukar di masa depan. Potensi di tiga sektor tersebut, katanya, belum tergarap maksimal dan perlu mendapat porsi lebih besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang.
Menurutnya, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan wilayah Kukar harus dimanfaatkan sebagai peluang besar. Ia meyakini, jika potensi wisata dikelola dengan baik, maka Kukar bisa menjadi salah satu penyangga utama destinasi wisata bagi masyarakat yang datang ke IKN.
“Kukar punya banyak objek wisata, baik alam maupun budaya. Kehadiran IKN membuka pasar baru bagi sektor ini. Jika dikembangkan serius, pariwisata bisa menjadi mesin ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja,” tutur Akbar.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat industri pengolahan hasil pertanian. Akbar menilai, selama ini petani masih bergantung pada penjualan bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah. Padahal, jika diolah lebih lanjut, hasil pertanian bisa memberikan keuntungan berlipat.
“Kita harus mulai mengubah pola dari menjual bahan mentah ke produk olahan. Dengan begitu, nilai tambahnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Akbar menegaskan, penyusunan RPJMD Kukar 2025–2030 harus memuat arah kebijakan yang jelas terhadap pengembangan ekonomi non-SDA. Menurutnya, dokumen perencanaan ini menjadi pedoman utama yang menentukan masa depan kemandirian fiskal daerah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi peta jalan pembangunan. Kalau arah kebijakannya tepat, Kukar bisa lebih mandiri dan tidak lagi tergantung sepenuhnya pada batu bara dan sawit,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
