Menu

Mode Gelap

Advertorial · 15 Agu 2025 10:03 WITA

DPRD Kukar Kawal Pembangunan Wilayah Pesisir untuk Pemerataan Infrastruktur dan UMKM


Anggota DPRD Kutai Kartanegara Rahmat Dermawan menegaskan komitmennya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM di wilayah pesisir Kukar. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Anggota DPRD Kutai Kartanegara Rahmat Dermawan menegaskan komitmennya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM di wilayah pesisir Kukar. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Sangasanga itu menegaskan, kebutuhan masyarakat pesisir bukan hanya soal akses jalan, tetapi juga ketersediaan air bersih dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Masyarakat pesisir masih sangat berharap pembangunan infrastruktur dasar bisa dirasakan secara merata. Jalan, air bersih, dan dukungan terhadap UMKM menjadi tiga hal utama yang terus kami perjuangkan,” ujar Rahmat, usai menghadiri kegiatan di Mal Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kukar, Jumat (15/8/2025).

Rahmat menjelaskan, dari hasil serap aspirasi masyarakat, terdapat sejumlah persoalan mendasar di tiga kecamatan pesisir. Di Kecamatan Muara Jawa, warga masih mengeluhkan sulitnya akses air bersih yang belum tertangani dengan maksimal. Sementara di Sangasanga, infrastruktur jalan di Kelurahan Pendingin masih jauh dari memadai, padahal wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan industri strategis.

“Pendingin ini kawasan industri, tapi jalan dan fasilitas pendukungnya belum layak. Aspirasi seperti ini kami sampaikan langsung ke pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Rahmat juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi lokal. Banyak pelaku UMKM di wilayah pesisir yang masih membutuhkan pendampingan dan bantuan modal usaha agar produk mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Bantuan untuk UMKM harus tepat sasaran. Kami dorong agar OPD terkait memastikan program pemberdayaan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Rahmat menyebut, pihaknya telah meninjau setidaknya sembilan titik kegiatan peningkatan jalan di sejumlah desa dan kelurahan di kawasan pesisir. Ia berharap seluruh usulan pembangunan dapat segera diakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

“Masih banyak jalan desa dan kelurahan yang perlu ditingkatkan. Kami akan terus kawal agar pembangunan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Pendingin, Rahmat Hidayat, membenarkan bahwa sejumlah ruas jalan di wilayahnya masih memerlukan perhatian serius. Ia menyebut, beberapa usulan perbaikan jalan dan penyediaan air bersih sudah disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun langsung kepada anggota DPRD.

“Kami sudah ajukan melalui musrenbang dan juga lewat DPRD Kukar. Harapan kami, pemerintah segera merealisasikan perbaikan jalan dan fasilitas air bersih agar aktivitas warga bisa lebih lancar,” ujarnya.

Rahmat Hidayat menambahkan, pemerataan pembangunan di wilayah pesisir diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan daerah.

“Kalau infrastruktur baik, otomatis ekonomi juga bergerak. Itu yang kami harapkan dari pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hendra Pimpin Karang Taruna Kaltim, Ketahanan Pangan Jadi Fokus Program

12 Mei 2026 - 18:47 WITA

karang taruna kaltim

Bupati Aulia Jawab Ancaman Boikot Fraksi PDIP, Klaim Pemkab Siapkan Bantuan untuk 2.662 Santri

12 Mei 2026 - 18:01 WITA

bupati aulia

Karang Taruna Disebut Punya Struktur Kuat hingga RT, Bupati Aulia Dorong Peran Pemuda Daerah

12 Mei 2026 - 14:43 WITA

Karang taruna kaltim

Paripurna DPRD Kukar Bisa Pakai Bahasa Kutai, Raperda Perlindungan Bahasa Disahkan

11 Mei 2026 - 23:18 WITA

Bahasa Kutai

Raperda Pesantren Belum Masuk Paripurna, Fraksi PDIP Kukar Ancam Boikot Kebijakan Bupati

11 Mei 2026 - 19:27 WITA

Raperda Pesantren Kukar

116 Mahasiswa FEB Unikarta Dampingi UMKM Desa Bhuana Jaya

11 Mei 2026 - 12:01 WITA

FEB Unikarta
Trending di Pendidikan