Menu

Mode Gelap
Hadirnya Rumah Produksi Bersama Dinilai Bisa Mengangkat Harga Komoditas Jahe di Wilayah Jonggon Pemkab Kukar Pastikan Insentif RT Naik Tahun Ini DiskopUKM Kukar Gelar Sejumlah Pelatihan Bagi UMKM, Sasar di Kecamatan Majukan UMKM, IRMA Masjid Agung Sultan Sulaiman Dapat Apresiasi dari Bupati Kukar Dapat Bantuan Mesin Produksi Jahe, Pemkab Kukar Siap Fasilitasi Listrik, Air Hingga Lahan untuk Petani

Pemerintahan · 2 Apr 2022 19:18 WIB

Evaluasi Perlindungan Perempuan, Fokus Cegah Kekerasan


 Evaluasi Perlindungan Perempuan, Fokus Cegah Kekerasan Perbesar

okeborneo.com, JAKARTA – Sepanjang tahun 2019, telah terjadi 633 kasus kekerasan. Pada tahun 2020 sebanyak 626 kasus kekerasan, dan tahun 2021 sebanyak 450 kasus kekerasan. Ini menunjukkan, terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 176 kasus.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, di sela kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Program Perlindungan Perempuan Provinsi Kalimantan Timur 2022, berlangsung di Hotel Grand Alia Prapatan Jakarta, Kamis (31/3/2022).

“Data yang saya sampaikan itu, sesuai dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA),” sebutnya.

Dikatakan Noryani, persoalan perlindungan perempuan telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Ini disebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan.

Penurunan kasus, mengindikasikan keberhasilan program perlindungan perempuan yang telah dilaksanakan Dinas PPPA, baik yang berada pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Meski mengalami penurunan kasus, program perlindungan terhadap perempuan tetap perlu dilaksanakan, mengingat beragamnya kasus kekerasan terhadap perempuan seiring kemajuan teknologi, seperti kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

“Program perlindungan perempuan yang selama ini telah dilaksanakan perlu dikaji kembali untuk dapat mengoptimalkan program perlindungan perempuan di Kalimantan Timur,” imbuh Soraya.

Selain itu, perlu fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini bertujuan mewujudkan program perlindungan perempuan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Diperlukan pula pemetaan masalah mengenai kondisi riil dan terkini dari setiap kabupaten/kota,” tambahnya. Karena itu, rapat kerja tersebut diharapkan menghasilkan rumusan tindak lanjut program perlindungan perempuan yang lebih optimal.

Kegiatan diikuti Dinas PPPA dan UPTD PPA se-Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kemen PPPA Aresi Armynuksmono, dan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas PPAPP DKI Kajarta Evi Lisa. (rdg/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gelar Ngapeh Hambat, Bupati Kukar Dengarkan Paparan Masing-Masing OPD

13 Maret 2023 - 16:03 WIB

Berpotensi Terjadi Kebakaran di Bulan Suci, Bupati Kukar Minta Damkar dan Balakarcana Siap Siaga

12 Maret 2023 - 21:02 WIB

PAPDESI Kukar Gelas Muscab ke-3, Bupati Berpesan Jaga Kekompakan dan Tetap Amanah

11 Maret 2023 - 12:36 WIB

Resmi Dimulai, MTQ ke-10 Tingkat Kecamatan Tenggarong Diikuti 12 Kelurahan

11 Maret 2023 - 10:05 WIB

Bupati Kukar Apresiasi Tujuh Perusahaan Salurkan Dana CSR untuk Pembangunan Taman

10 Maret 2023 - 16:25 WIB

Musrenbang Kecamatan Tenggarong Hasilkan 237 Usulan Prioritas

9 Maret 2023 - 16:25 WIB

Trending di Pemerintahan