okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA—Komitmen DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat kualitas pendidikan di wilayah hulu kembali terlihat melalui perhatian terhadap kondisi SMPN 2 Muara Muntai. Sekolah tersebut dinilai memerlukan penanganan segera setelah ditemukan sejumlah kerusakan sarana prasarana yang mengganggu aktivitas belajar siswa.
Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, mengatakan bahwa hasil pemantauan lapangan menunjukkan adanya persoalan serius pada pelataran sekolah dan beberapa ruang kelas yang kerap terendam air. Genangan tersebut bukan hanya merusak fasilitas, tetapi juga menghambat kegiatan rutin siswa.
“Upacara setiap Senin sering terkendala karena lapangannya tergenang banjir. Begitu juga aktivitas olahraga, terpaksa dibatalkan jika air belum surut,” ujar Idham.
Pelataran Jadi Pekerjaan Mendesak
Idham menjelaskan bahwa sebenarnya rencana rehabilitasi sekolah sudah tercantum dalam Renja Disdikbud Kukar. Namun ia menilai pelataran harus ditempatkan sebagai prioritas utama karena menjadi area pusat kegiatan siswa.
Menurutnya, total anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp 2 miliar. Namun pembagian anggaran perlu dibuat proporsional agar semua kebutuhan bisa tersentuh.
“Misalnya pelataran bisa ditangani dengan anggaran Rp 1 miliar, maka sisanya dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan WC. Dengan pembagian seperti ini, dampaknya lebih merata,” jelasnya.
DPRD Siap Mengawal Hingga Program Masuk Prioritas 2026
Idham menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kondisi SMPN 2 Muara Muntai kepada pimpinan DPRD. Ia berkomitmen untuk mengawal usulan tersebut hingga masuk dalam program prioritas Dinas Pendidikan tahun 2026.
“Kita akan terus memonitor agar perbaikan ini tidak sekadar rencana, tetapi benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Disdikbud Kukar Akan Sesuaikan dengan Skala Prioritas
Di sisi lain, Mujahidin, Kasi Sarana dan Prasarana Bidang SMP Disdikbud Kukar, memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan sarpras akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan kondisi tiap wilayah.
“Kami melihat kebutuhan tiap sekolah tidak sama. Karena itu pemerataan tetap diutamakan, mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga pesisir,” ujarnya.
Dorongan untuk Pemerataan Akses Pendidikan
Kasus SMPN 2 Muara Muntai menjadi satu dari banyak contoh bagaimana sekolah di daerah hulu masih membutuhkan dukungan sarana yang memadai. DPRD Kukar berharap, melalui perbaikan ini proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan aman bagi siswa.
Dengan adanya perhatian khusus terhadap pelataran dan fasilitas dasar lainnya, sekolah di Muara Muntai diharapkan bisa kembali menjalankan kegiatan dengan normal tanpa hambatan cuaca dan genangan air. (adv/dprdkukar/atr)
