okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mematangkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah tahun 2026. Rapat pemaparan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati Aulia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan daerah yang mengalami perubahan cukup signifikan dibandingkan proyeksi awal.
“Rapat ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun oleh teman-teman OPD dengan anggaran yang kita dapatkan dari pusat. Misalnya TKD dan DBH, dari yang dulu kita susun Rp5,7 triliun, ternyata setelah KMK keluar kita hanya dapat Rp1,5 triliun. Jadi, kita sesuaikan,” jelas Aulia.
Ia menambahkan, berdasarkan hitungan sementara, APBD Kukar 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun. Angka ini menurun dari rancangan awal di RKPD yang mencapai Rp7,5 triliun.
Penyesuaian tersebut juga dilakukan karena pada saat penyusunan RKPD 2026, RPJMD Kukar 2025–2030 belum rampung. Kini, setelah proses finalisasi RPJMD hampir selesai dan telah terbangun kesepahaman dengan DPRD serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemkab Kukar mulai menyelaraskan seluruh program OPD dengan arah pembangunan jangka menengah daerah tersebut.
“Sekarang semuanya sudah klop, baik dari sisi kesepahaman dengan DPRD maupun OIKN. Maka kita minta seluruh OPD menyesuaikan dengan strategi besar RPJMD Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya.
Bupati Aulia juga mengarahkan agar penyusunan anggaran OPD difokuskan pada tiga hal utama:
Memastikan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap terpenuhi.
Menyesuaikan program dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
Mengakomodasi program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, sebagai wujud komitmen pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan agar OPD mengurangi belanja yang bersifat operasional dan dokumentatif, seperti perjalanan dinas dan penyusunan dokumen, serta memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan jalan dan rumah sakit.
“Yang kita pastikan adalah belanja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, membangun jalan, rumah sakit, itu yang kita utamakan,” tutupnya.
(adv/prokomkukar/atr)
