okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025 baru saja dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda (02/05/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat baik nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Stasus Kemendagri Mukhlis Hamdi, Direktur Transportasi Bapenass Tri Dewi, hingga pewakilan bupati/walikota dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur.
IKN menjadi isu yang paling banyak digaungkan di Musrenbang kali ini, dikarenakan Kaltim akan menjadi superhub ekonomi yang akan menyokong IKN. Tiga kota utama Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, akan menjadi pusat ekonomi yang mengutamakan Pembangunan hijau dan berkelanjutan.
Program – program pemerintah pusat banyak yang difokuskan ke Kalimantan Timur seperti pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Tahun ini juga diharapkan infrastruktur dasar di IKN telah selesai dibangun dan beroperasi dikarenakan pemindahan ASN tahap awal akan segera dimulai.
Isu menarik lainnya yaitu isu sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan IPM, Kaltim termasuk yang tinggi melebihi nasional yaitu 78,2%, namun angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran Kaltim yang termasuk tertinggi di regional Kalimantan sebesar 5,71%.
Mukhlis Hamdi, stafsus Kemendagri menyampaikan bahwa Musrenbang sudah selayaknya menjadi forum yang menampung aspirasi dari berbagai stakeholder termasuk dari DPR RI untuk mempertajam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif.
Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan pentingnya perencanaan yang lebih pertimbangkan dampak dari adanya IKN Nusantara. Perencanaan jangka panjang daerah harus mengikuti apa yang menjadi prioritas nasional karena nantinya akan ada pemerintahan baru sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk itu perlu dipastikan Pembangunan Kaltim sinkron dengan RPJP Pusat.
Selain itu, Hetifah juga menegaskan 3 isu prioritas Kaltim ke depan diantaranya :
1. Infrastruktur, perhubungan dan komunikasi. Infrastruktur yang perlu dikembangkan bukan hanya jalan saja tetapi juga air dan udara. Selain itu, percepatan adanya infrastruktur komunikasi seperti internet yang menyeluruh di Kaltim juga penting agar efektivitas dalam Pembangunan dapat terlaksana. Dosarankan juga agar Kaltim memiliki technology policy untuk mengembangkan akses digital dan pemanfaatan data untuk analisis kebijakan.
2. SDM dan lapangan pekerjaan. Dalam meningkatkan SDM diperlukan pengembangan bukan hanya untuk pendidikan formal seperti beasiswa tetapi juga non-formal seperti pelatihan dan sertifikasi. Karena saat ini banyak sekali pekerjaan terutama di bidang ekonomi kreatif yang belum terfasilitasi. Apalagi dengan adanya IKN, kesempatan dan pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru akan bertambah, namun pemerintah perlu memastikan peluang ini bisa diakses warga lokal. Selain itu Hetifah mengingatkan masih ada pekerjaan rumah untuk memperbaiki status pekerja yang masih berstatus pegawai honorer untuk diangkat menjadi ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan.
3. Lingkungan hidup. Dengan tagline Pembangunan berkelanjutan, jangan sampai Pembangunan yang pesat di Kaltim mendegradasi kelestarian lingkungan. Biodiversity merupakan hal serius yang perlu dilindungi, seperti hutan dan satwa liar. (*/ob1/ef)
