okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Polemik penempatan posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan mendapat tindak lanjut serius. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara langsung mendatangi Sultan Kutai di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf.
Langkah tersebut diambil menyusul teguran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara terbuka mempertanyakan penempatan Sultan Kutai di barisan ketiga dalam acara peresmian proyek strategis nasional tersebut. Peristiwa itu pun sempat menjadi sorotan luas di ruang publik dan media sosial.
Pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Sultan Kutai berlangsung secara tertutup pada Kamis (15/1) di Kedaton Kutai Kartanegara. Selain meluruskan kronologi kejadian, pertemuan itu juga menjadi ruang dialog terkait pentingnya penghormatan terhadap adat dan tata krama lokal dalam setiap kegiatan kenegaraan yang digelar di Kalimantan Timur.
Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Ia menegaskan telah menerima permohonan maaf dari pihak terkait, namun mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Menurut Sultan, insiden penempatan posisi duduk tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut peristiwa serupa juga pernah dialami saat kegiatan kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sudah dua kali kejadian seperti ini terjadi. Saya berharap ke depan tidak ada lagi kejadian yang sama,” ujarnya.
Sultan menekankan bahwa persoalan tersebut hendaknya dipahami sebagai pembelajaran bersama, terutama dalam menjaga etika, tata krama, dan penghormatan terhadap adat Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai bagian dari identitas budaya Kalimantan Timur.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kunjungannya ke Kedaton merupakan bentuk tabayun dan komitmen pemerintah daerah untuk memahami serta menghormati protokol adat yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan, termasuk agenda berskala nasional, harus menyesuaikan dengan nilai dan kearifan lokal setempat.
“Di Kalimantan Timur, adat dan tata krama memiliki posisi penting. Ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun penyelenggara kegiatan dari pusat,” kata Rudy.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan nasihat yang diberikan Sultan Kutai, yang menurutnya menjadi pengingat agar ke depan koordinasi dan penataan protokol dilakukan lebih cermat.
Peristiwa ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai teguran Presiden Prabowo sebagai bentuk kepedulian terhadap etika kenegaraan, sementara lainnya menekankan perlunya sensitivitas budaya dalam setiap agenda resmi, khususnya di daerah yang memiliki sistem adat dan kesultanan yang masih hidup.
Polemik posisi duduk Sultan Kutai tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan dan proyek strategis nasional di Kalimantan Timur perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai kultural yang telah mengakar di tengah masyarakat. (atr)
