okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan murah kembali menunjukkan hasil menggembirakan. Program Kredit Kukar Idaman (KKI), yang sejak awal dirancang untuk mendorong sektor usaha rakyat, kini mencatat kinerja sangat sehat dengan tingkat kredit macet berada di bawah 2,5 persen.
Rendahnya rasio kredit bermasalah ini menjadi indikator bahwa dana yang digulirkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Sektor usaha kecil, pertanian, hingga perikanan disebut terus menunjukkan peningkatan kinerja, sejalan dengan tingginya serapan pinjaman dari para pelaku usaha di daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa capaian tersebut memperlihatkan kuatnya kepercayaan antara pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat dalam pengelolaan program pembiayaan murah ini. Ia memastikan komitmen Pemkab Kukar untuk memperluas jangkauan KKI terus berlanjut.
“Program KKI tetap kita lanjutkan. Bahkan plafonnya kita naikkan dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta,” ujarnya saat meninjau kawasan irigasi Rapak Rabau.
Untuk memperkuat kapasitas pembiayaan, Pemkab Kukar terus menambah dukungan modal bagi Bankaltimtara selaku penyalur kredit. Pada 2024, Kukar menerima dividen sebesar Rp21 miliar dari Bankaltimtara. Seluruh pendapatan tersebut, kata Aulia, langsung dialokasikan kembali untuk memperbesar modal program KKI.
“Penyertaan modal kita sekitar Rp42 miliar. Penyaluran kreditnya sudah di atas Rp36 miliar, dan tingkat kesehatannya sangat baik,” jelasnya.
Meski demikian, Aulia mengungkapkan bahwa kenaikan plafon kredit hingga Rp500 juta masih tertahan karena tambahan penyertaan modal dari Pemkab Kukar belum direalisasikan. Namun ia memastikan bahwa kebutuhan tersebut sudah diakomodasi dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
“Insyaallah 2026 kita sertakan, karena anggarannya sudah disiapkan,” tegasnya.
Aulia menambahkan, seluruh dividen yang diterima daerah dari Bankaltimtara akan terus digulirkan kembali ke dalam program KKI. Menurutnya, pola ini tidak hanya menjaga keberlanjutan pembiayaan, tetapi juga memastikan modal daerah benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat produktif.
Evaluasi Pemkab Kukar menunjukkan bahwa penyaluran KKI memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Sektor UMKM mengalami peningkatan, sementara aktivitas petani dan nelayan ikut terdongkrak melalui akses modal yang lebih mudah.
“Perkembangan UMKM cukup pesat, hasil tangkapan nelayan naik, dan sektor pertanian walaupun sedikit lebih lambat tetap bergerak positif,” tutup Aulia. (adv/prokomkukar/atr)
