Menu

Mode Gelap

DPR RI · 21 Sep 2021 10:35 WITA

Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS


Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS Perbesar

okeborneo.com, SAMARINDA – Para kepala sekolah tingkat SD hingga SMA/SMK Kaupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti workshop pendidikan dengan tema Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik – BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan, yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin (20/9/2021).

Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek), Mulyatsyah.

Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini APBD tidak lagi memadai dibandingkan dengan luasan wilayah Kukar. Selain itu akan dihadapkan dengan tantangan pendidikan masa depan menjelang Ibu Kota Negara (IKN).

“Jadi kami harus genjot, pokoknya sumber dana dari manapun demi Kukar ya harus kami ambil salah satunya DAK ini,” ucapnya.

Dijelaskannya pula sekolah harus mengetahui tata caranya untuk memperbesar DAK, salah satunya serapannya harus bagus seperti membuat proposal.

“Ada beberapa SMP yang seharusnya ada sekolah baru, misalnya di Muara Badak perlu namun tidak berhasil. Jadi itu caranya harus kita kawal, karena sering kita mendapatkan laporan kurang lengkap dari data ataupun administrasi dan akhirnya tersisih,” jelasnya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara langsung harus terserap semua, pihak sekolah harus mengerti tata cara pengunaannya, karena tata kelola sepenuhnya ada di kepala sekolah.

“Jadi sekarang itu diberikan fleksibilitas, kepala sekolah boleh menggunakan bahkan 100 persen jika diperlukan untuk membayar guru honorer,” ungkapnya.

Dengan diberikan kepercayaan ini, justru lebih hati-hati menggunakan dana yang ada apalagi dalam masa pandemi. Jadi sebagian ada yang digunakan dalam perbaikan sarana prasarana dan sebagian ada yang digunakan untuk membayar guru dari dana BOS.

“Yang penting transparan, kami berharap dengan penghitungan BOSnya mengalami kenaikan,” harapnya.

Disinggung mengenai Pembelajaran Tatap Muka yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan di Kukar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sudah tidak sabar dengan kegiatan tersebut akan tapi keselamatan dan kesehatan siswa dan guru itu yang paling penting.

“Justru ini kesempatan kita untuk mempersiapkan diri khususnya di Kukar untuk bersiap-siap karena saat turun level kita sudah siap,” katanya.

Hetifah berharap tidak ada klaster sekolah dan sekolah dapat melaksanakan tata cara yang dianjurkan untuk diikuti. “ini pilihan sulit namun saya lebih cenderung sekolah dapat mempersiapkan diri dan untuk di Kukar (PTM) akan dicek dahulu vaksinasi guru nya,” pungkasnya. (bdp/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dibuka Hari Ini, Erau Adat Kutai 2026 Usung Tema “Raja Menjamu Rakyatnya”

20 September 2026 - 14:55 WITA

PKU Muhammadiyah Kukar Mulai Dibangun, Tahap Awal Fokus Satu Lantai

19 September 2026 - 16:03 WITA

Pelantikan 58 Pejabat Kukar Dipercepat, Camat Diminta Gerak Cepat Tangani Karhutla dan Krisis Air

18 September 2026 - 19:39 WITA

Pendapatan Koperasi Senyiur Indah Dialokasikan untuk Bangun 42 Rumah Karyawan

11 September 2026 - 12:20 WITA

DPRD Kukar Dorong Penelusuran Alur Dana Honor Guru Non-ASN hingga BPKAD

11 September 2026 - 12:18 WITA

PJJ Mulai Diterapkan Hari Ini di Sejumlah Wilayah Kukar, Sekolah Diberi Fleksibilitas

3 September 2026 - 14:28 WITA

Trending di Home