Menu

Mode Gelap
Hadirnya Rumah Produksi Bersama Dinilai Bisa Mengangkat Harga Komoditas Jahe di Wilayah Jonggon Pemkab Kukar Pastikan Insentif RT Naik Tahun Ini DiskopUKM Kukar Gelar Sejumlah Pelatihan Bagi UMKM, Sasar di Kecamatan Majukan UMKM, IRMA Masjid Agung Sultan Sulaiman Dapat Apresiasi dari Bupati Kukar Dapat Bantuan Mesin Produksi Jahe, Pemkab Kukar Siap Fasilitasi Listrik, Air Hingga Lahan untuk Petani

DPR RI · 21 Sep 2021 10:35 WIB

Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS


 Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS Perbesar

okeborneo.com, SAMARINDA – Para kepala sekolah tingkat SD hingga SMA/SMK Kaupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti workshop pendidikan dengan tema Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik – BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan, yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin (20/9/2021).

Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek), Mulyatsyah.

Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini APBD tidak lagi memadai dibandingkan dengan luasan wilayah Kukar. Selain itu akan dihadapkan dengan tantangan pendidikan masa depan menjelang Ibu Kota Negara (IKN).

“Jadi kami harus genjot, pokoknya sumber dana dari manapun demi Kukar ya harus kami ambil salah satunya DAK ini,” ucapnya.

Dijelaskannya pula sekolah harus mengetahui tata caranya untuk memperbesar DAK, salah satunya serapannya harus bagus seperti membuat proposal.

“Ada beberapa SMP yang seharusnya ada sekolah baru, misalnya di Muara Badak perlu namun tidak berhasil. Jadi itu caranya harus kita kawal, karena sering kita mendapatkan laporan kurang lengkap dari data ataupun administrasi dan akhirnya tersisih,” jelasnya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara langsung harus terserap semua, pihak sekolah harus mengerti tata cara pengunaannya, karena tata kelola sepenuhnya ada di kepala sekolah.

“Jadi sekarang itu diberikan fleksibilitas, kepala sekolah boleh menggunakan bahkan 100 persen jika diperlukan untuk membayar guru honorer,” ungkapnya.

Dengan diberikan kepercayaan ini, justru lebih hati-hati menggunakan dana yang ada apalagi dalam masa pandemi. Jadi sebagian ada yang digunakan dalam perbaikan sarana prasarana dan sebagian ada yang digunakan untuk membayar guru dari dana BOS.

“Yang penting transparan, kami berharap dengan penghitungan BOSnya mengalami kenaikan,” harapnya.

Disinggung mengenai Pembelajaran Tatap Muka yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan di Kukar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sudah tidak sabar dengan kegiatan tersebut akan tapi keselamatan dan kesehatan siswa dan guru itu yang paling penting.

“Justru ini kesempatan kita untuk mempersiapkan diri khususnya di Kukar untuk bersiap-siap karena saat turun level kita sudah siap,” katanya.

Hetifah berharap tidak ada klaster sekolah dan sekolah dapat melaksanakan tata cara yang dianjurkan untuk diikuti. “ini pilihan sulit namun saya lebih cenderung sekolah dapat mempersiapkan diri dan untuk di Kukar (PTM) akan dicek dahulu vaksinasi guru nya,” pungkasnya. (bdp/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gelar Ngapeh Hambat, Bupati Kukar Dengarkan Paparan Masing-Masing OPD

13 Maret 2023 - 16:03 WIB

Berpotensi Terjadi Kebakaran di Bulan Suci, Bupati Kukar Minta Damkar dan Balakarcana Siap Siaga

12 Maret 2023 - 21:02 WIB

PAPDESI Kukar Gelas Muscab ke-3, Bupati Berpesan Jaga Kekompakan dan Tetap Amanah

11 Maret 2023 - 12:36 WIB

Resmi Dimulai, MTQ ke-10 Tingkat Kecamatan Tenggarong Diikuti 12 Kelurahan

11 Maret 2023 - 10:05 WIB

Bupati Kukar Apresiasi Tujuh Perusahaan Salurkan Dana CSR untuk Pembangunan Taman

10 Maret 2023 - 16:25 WIB

Musrenbang Kecamatan Tenggarong Hasilkan 237 Usulan Prioritas

9 Maret 2023 - 16:25 WIB

Trending di Pemerintahan