Menu ✖

Mode Gelap

DPR RI · 21 Sep 2021 10:35 WITA

Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS


Workshop Pendidikan, Sekolah Diberikan Fleksibilitas Kelola Dana BOS Perbesar

okeborneo.com, SAMARINDA – Para kepala sekolah tingkat SD hingga SMA/SMK Kaupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti workshop pendidikan dengan tema Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik – BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan, yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin (20/9/2021).

Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek), Mulyatsyah.

Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini APBD tidak lagi memadai dibandingkan dengan luasan wilayah Kukar. Selain itu akan dihadapkan dengan tantangan pendidikan masa depan menjelang Ibu Kota Negara (IKN).

“Jadi kami harus genjot, pokoknya sumber dana dari manapun demi Kukar ya harus kami ambil salah satunya DAK ini,” ucapnya.

Dijelaskannya pula sekolah harus mengetahui tata caranya untuk memperbesar DAK, salah satunya serapannya harus bagus seperti membuat proposal.

“Ada beberapa SMP yang seharusnya ada sekolah baru, misalnya di Muara Badak perlu namun tidak berhasil. Jadi itu caranya harus kita kawal, karena sering kita mendapatkan laporan kurang lengkap dari data ataupun administrasi dan akhirnya tersisih,” jelasnya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara langsung harus terserap semua, pihak sekolah harus mengerti tata cara pengunaannya, karena tata kelola sepenuhnya ada di kepala sekolah.

“Jadi sekarang itu diberikan fleksibilitas, kepala sekolah boleh menggunakan bahkan 100 persen jika diperlukan untuk membayar guru honorer,” ungkapnya.

Dengan diberikan kepercayaan ini, justru lebih hati-hati menggunakan dana yang ada apalagi dalam masa pandemi. Jadi sebagian ada yang digunakan dalam perbaikan sarana prasarana dan sebagian ada yang digunakan untuk membayar guru dari dana BOS.

“Yang penting transparan, kami berharap dengan penghitungan BOSnya mengalami kenaikan,” harapnya.

Disinggung mengenai Pembelajaran Tatap Muka yang hingga saat ini tidak dapat dilakukan di Kukar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sudah tidak sabar dengan kegiatan tersebut akan tapi keselamatan dan kesehatan siswa dan guru itu yang paling penting.

“Justru ini kesempatan kita untuk mempersiapkan diri khususnya di Kukar untuk bersiap-siap karena saat turun level kita sudah siap,” katanya.

Hetifah berharap tidak ada klaster sekolah dan sekolah dapat melaksanakan tata cara yang dianjurkan untuk diikuti. “ini pilihan sulit namun saya lebih cenderung sekolah dapat mempersiapkan diri dan untuk di Kukar (PTM) akan dicek dahulu vaksinasi guru nya,” pungkasnya. (bdp/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bupati Kukar Dorong Siskamling hingga Masjid untuk Cegah Kebakaran

18 Oktober 2026 - 13:59 WITA

Pemkab Kukar Siapkan Penanganan Bertahap bagi Korban Kebakaran Loa Ipuh

18 Oktober 2026 - 13:56 WITA

Tinjau Lokasi Kebakaran Loa Ipuh, Bupati Kukar Dorong Penguatan Mitigasi

18 Oktober 2026 - 13:53 WITA

500 Guru Mengaji di Kukar Ikuti Sertifikasi, Perkuat Kualitas Pendidikan Al-Qur’an

17 Oktober 2026 - 19:05 WITA

DPMPTSP Kukar Catat 40 Ribu UMKM, Pengurusan NIB Bisa Gratis di MPP

17 Oktober 2026 - 19:03 WITA

PAD Kukar dari PBG dan Tenaga Kerja Asing Tembus Rp2,3 Miliar

17 Oktober 2026 - 19:01 WITA

Trending di Advertorial