okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya penanganan permukiman tidak layak huni, khususnya di kawasan yang terdampak bencana dan rawan lingkungan. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), pendekatan bertahap yang mengedepankan data faktual dan dialog sosial menjadi kunci dalam mewujudkan pemukiman yang sehat, aman, dan manusiawi.
Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Kukar, Hery Setiawan, menegaskan bahwa proses pendataan warga dilakukan secara cermat dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, data tersebut bukan hanya untuk arsip administratif, melainkan menjadi pondasi perencanaan relokasi yang berkeadilan.
“Kami tidak ingin gegabah. Semua intervensi harus berbasis data agar benar-benar menyasar warga yang membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di zona bencana atau kawasan kumuh,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Langkah konkret sudah terlihat di sejumlah titik, seperti di Desa Puan Cepak yang terdampak banjir. Disperkim telah menyelesaikan proses pendataan dan verifikasi terhadap rumah-rumah yang terdampak parah. Saat ini, pemerintah tengah menyusun skema relokasi bagi warga yang rumahnya sudah tak lagi layak huni.
Sementara itu, perhatian juga diberikan pada wilayah rawan longsor seperti Gunung Pegat dan Desa Purwajaya. Hery mengungkapkan bahwa asesmen lapangan dan sosialisasi telah dilakukan sebagai bagian dari pendekatan awal.
“Ada beberapa lahan yang sedang kami identifikasi untuk relokasi. Kami ingin memastikan lokasi baru aman dan sesuai dengan kebutuhan warga, agar tidak menimbulkan masalah baru ke depannya,” jelas Hery.
Yang menarik, Disperkim Kukar mengedepankan pola relokasi sukarela melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Bagi Hery, relokasi yang berhasil bukan sekadar soal bangunan baru, melainkan hasil dari kesepahaman antara pemerintah dan warga terdampak.
“Kami mengutamakan pendekatan kemanusiaan. Warga tidak boleh merasa dipaksa. Relokasi harus menjadi solusi, bukan sumber konflik baru,” tambahnya.
Selain penanganan bencana, Disperkim juga secara aktif menyusun strategi penanganan kawasan kumuh dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Tujuan utamanya bukan hanya menata fisik kawasan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup, termasuk akses sanitasi, air bersih, dan lingkungan yang sehat.
Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Oleh sebab itu, Hery menyebut bahwa setiap program dirancang untuk jangka panjang dan dikerjakan secara bertahap.
“Yang kami kejar bukan hanya percepatan, tetapi ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Kami optimis Kukar bisa menangani persoalan permukiman ini secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk media, untuk mengambil peran aktif dalam proses ini. Media dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi warga dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya penataan permukiman.
“Kolaborasi dengan media sangat kami butuhkan. Bukan hanya untuk menyampaikan progres program, tetapi juga menyuarakan harapan masyarakat serta membangun kesadaran bersama soal pentingnya lingkungan yang layak huni,” pungkas Hery.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
