okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat langkah dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu upaya strategis yang kini didorong adalah memperluas pembentukan bank sampah di berbagai wilayah, termasuk di desa dan lingkungan sekolah.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menegaskan bahwa keberadaan bank sampah memiliki peran penting dalam memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok. Melalui sistem pemilahan sejak dari sumbernya, volume sampah yang dikirim ke TPA dapat ditekan secara signifikan.
“Dengan adanya bank sampah, kami berharap sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu yang memang sudah tidak bisa diolah atau dimanfaatkan kembali,” ujarnya.
Slamet menyebutkan, selama ini inisiatif pengelolaan sampah melalui bank sampah telah terbukti efektif di beberapa wilayah, seperti Bukit Biru dan Maluhu, yang sudah memiliki fasilitas tersebut sejak 2024. Keberhasilan itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami ingin mendorong agar tidak hanya Bukit Biru yang punya bank sampah, tapi juga desa-desa lain dan sekolah-sekolah. Selain mengurangi volume sampah, hasil pengelolaan sampah yang bernilai jual juga bisa menambah pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, DLHK Kukar turut memfasilitasi kebutuhan teknis seperti alat pres sampah dan kendaraan angkut. Fasilitas itu bersumber dari Program Dedikasi, program pemerintah pusat yang dirancang untuk membantu daerah dalam pembangunan dan pengelolaan sampah terpadu.
“Program Dedikasi ini menyediakan satu paket lengkap, mulai dari tempat pengelolaan sampah, alat pemilah, alat pres, hingga kendaraan angkut. Ini sangat membantu daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” ungkap Slamet.
Meski begitu, Slamet mengakui bahwa pada tahun 2025, sejumlah rencana perlu disesuaikan akibat kendala teknis dalam proses penganggaran.
“Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dijalankan karena kesalahan pencantuman nomor rekening dan SPD. Namun kami optimistis hal itu bisa diselesaikan pada perubahan anggaran, sehingga program tetap dapat berjalan,” katanya menutup.
Langkah DLHK Kukar ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui gerakan bank sampah, bukan hanya kebersihan lingkungan yang tercipta, tetapi juga peluang ekonomi baru bagi warga Kutai Kartanegara. (adv/dlhkkukar/atr)
