okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Cara politisi menyapa publik mulai bergeser. Di Sanga-Sanga, anggota DPRD Kutai Kartanegara Rahmat Dermawan memilih medium yang tak lazim: film dokumenter.
Kegiatan Halal Bihalal yang digelar di Aula Green 99 tak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Di hadapan warga, Rahmat memutar film berjudul “Penyambung Lidah Masyarakat”, yang merekam perjalanan dirinya selama lebih dari satu tahun mengawal aspirasi di daerah pemilihan.
Film itu menampilkan berbagai potret kerja politik di lapangan, mulai dari interaksi dengan warga hingga realisasi program di wilayah pesisir. Bagi Rahmat, dokumenter tersebut bukan hanya arsip, melainkan ruang refleksi atas proses yang ia jalani bersama masyarakat.
“Ini adalah bagian dari perjalanan yang kami lalui bersama masyarakat. Harapannya bisa menjadi pengingat sekaligus inspirasi,” ujarnya.
Respons warga menjadi salah satu penanda kuatnya pendekatan ini. Selama pemutaran, sejumlah penonton tampak terbawa suasana ketika menyaksikan kembali peristiwa yang mereka alami secara langsung.
Rahmat menyebut, pendekatan visual semacam ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politik secara lebih bertanggung jawab.
Selama menjabat, ia mengklaim telah menghimpun berbagai aspirasi warga, yang kemudian diterjemahkan dalam sejumlah program, khususnya untuk pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok pekerja rentan. Bentuknya mencakup bantuan fasilitas usaha, pelatihan, hingga penyediaan sarana pendukung.
Di sektor infrastruktur, perhatian diarahkan ke kawasan pesisir yang masih terbatas aksesnya. Salah satu yang menjadi fokus adalah perbaikan jembatan di Sanga-Sanga Muara, RT 11, yang telah dilakukan dua kali dengan panjang penanganan sekitar 200 hingga 300 meter.
Selain itu, pembangunan dermaga juga dilakukan untuk mendukung aktivitas nelayan setempat.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmat menegaskan pentingnya perubahan pola relasi antara politisi dan masyarakat. Ia menilai warga tidak seharusnya hanya menjadi objek saat momentum pemilu.
“Masyarakat harus menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya diperhatikan saat momentum politik saja,” tegasnya.
Terkait pengembangan pariwisata, ia mendorong model kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan berbasis ekonomi kreatif seperti yang berkembang di Yogyakarta dapat menjadi rujukan, meski perlu penyesuaian dengan kondisi lokal.
Pengembangan sektor wisata, lanjutnya, perlu dibangun dalam ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelompok sadar wisata, masyarakat lokal, hingga investor, agar tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. (atr/bby)
